Sorotanwarga.com, Soppeng - Pemerintah Kabupaten Soppeng memastikan langkah pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasar dan melindungi daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan itu , Pemerintah Kabupaten Soppeng menggabungkan tiga forum strategis sekaligus, yakni TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas pangan utama seperti daging sapi, ayam, cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya.
Menurutnya, pengawasan distribusi pangan hingga ketersediaan stok di pasar menjadi bagian penting agar tidak terjadi lonjakan harga yang memicu kepanikan masyarakat dalam berbelanja.
Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran menjelang hari besar keagamaan.
Suwardi Haseng juga mengimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu terganggunya stabilitas pasar.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui perluasan penggunaan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat tetap aman,” kata Suwardi Haseng.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menilai penggunaan sistem transaksi digital menjadi bagian penting dalam mendukung kemudahan layanan keuangan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi.
“Digitalisasi transaksi harus terus diperluas agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan secara aman dan cepat,” tukasnya.
Sebagai informasi , rapat strategis itu turut dihadiri unsur Forkopimda, Kapolres, Dandim 1423, Kejaksaan Negeri, Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, pimpinan OPD, serta perwakilan BPS, BRI Cabang Soppeng, Bank Sulselbar Cabang Soppeng, dan BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.
(Editor: Sahril/Red*)
