Sorotanwarga.com, Soppeng - Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat menjelang puncak panen musim tanam Oktober–Maret 2025/2026 dengan menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor guna memastikan stabilitas harga gabah dan perlindungan petani tetap terjaga.
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Senin (16/3/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sebagai langkah konkret memperkuat implementasi program Serap Gabah Petani (SERGAP), bagian dari kebijakan prioritas nasional dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam arahannya , Bupati mengatakan bahwa momentum menjelang Idul Fitri menjadi periode krusial karena bertepatan dengan meningkatnya aktivitas panen petani.
Kondisi ini , menurutnya, membutuhkan penguatan koordinasi agar harga gabah tidak jatuh di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Situasi panen saat ini berbeda dari sebelumnya. Kita harus menyatukan langkah seluruh pihak agar tidak ada celah yang merugikan petani,” katanya.
Pemerintah menargetkan harga gabah tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi instrumen utama untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang kerap terjadi saat panen raya.
Lebih jauh , Bupati menyoroti pentingnya memutus rantai distribusi panjang yang selama ini dinilai menjadi salah satu faktor penekan harga di tingkat petani.
Ia mengingatkan , tidak boleh ada praktik yang merugikan, termasuk potongan harga sepihak maupun kecurangan dalam penimbangan.
“Perlindungan petani adalah prioritas. Timbangan harus akurat, harga tidak boleh ditekan, dan seluruh proses harus transparan,” paparnya.
Dalam skema ini, peran lintas sektor menjadi kunci. Keterlibatan TNI melalui Babinsa, Bulog, Dinas Pertanian, penyuluh, hingga kelompok tani dan penggilingan padi dipastikan berjalan dalam satu komando koordinasi.
Pemerintah daerah juga menyiapkan sistem pendataan produksi secara real time, mulai dari luas tanam hingga estimasi hasil panen.
Namun demikian, sejumlah tantangan turut diidentifikasi, mulai dari potensi anjloknya harga saat panen raya, kecenderungan petani menjual ke tengkulak karena sistem pembayaran cepat, hingga keterbatasan kapasitas gudang Bulog dan kualitas gabah yang belum memenuhi standar.
Menjawab hal tersebut , Bupati mengeluarkan arahan tegas: seluruh gabah petani Soppeng harus terserap sesuai HPP, koordinasi antarinstansi diperkuat, serta kelompok tani didorong menjual langsung ke Bulog guna menghindari praktik perantara yang merugikan.
Dukungan juga datang dari unsur TNI. Perwakilan Kodim 1423/Soppeng menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor pangan merupakan bagian dari tanggung jawab strategis negara dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Karena itu, TNI hadir untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak ada penyimpangan,” tegasnya, seraya mengingatkan agar seluruh mitra menghindari praktik kecurangan dalam proses penimbangan gabah.
Sementara itu , pihak Bulog menegaskan akan memperketat sistem administrasi penyerapan gabah, termasuk kewajiban verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebelum proses pembayaran dilakukan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kualitas gabah sesuai standar dan mencegah panen dini yang merugikan.
(Editor: Sahril/Red*)
