Sorotanwarga.com, Soppeng - Proyek Jembatan Kessing di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang menyedot anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp4.307.814.470, kini menempatkan bentuk dan kualitas beton struktural FC 30 MPa sebagai bagian yang tidak dapat diabaikan dari pelaksanaan proyek tersebut.
Item beton berkekuatan tinggi yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 miliar itu merupakan elemen utama penyangga konstruksi, sehingga hasil pekerjaannya dituntut mampu mencerminkan mutu yang sejalan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan dokumen pekerjaan , beton FC 30 MPa atau setara mutu K-350 digunakan sebagai bagian struktur utama yang memiliki fungsi penting dalam menopang kekuatan dan ketahanan jembatan untuk jangka waktu yang panjang.
Tetapi , kondisi yang terlihat pada sejumlah bagian hasil pengecoran menghadirkan kebutuhan mendesak akan pembuktian teknis.
Pada beberapa titik terlihat adanya retakan , sementara bagian beton lainnya tampak berdebu.
Keadaan tersebut membuat kesesuaian mutu beton FC 30 MPa yang digunakan perlu diuji secara terbuka dan independen agar tidak menyisakan keraguan mengenai kualitas pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara.
Seorang pemerhati pembangunan mengatakan bahwa mutu beton struktural tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan penilaian visual ataupun asumsi.
“Beton FC 30 MPa merupakan beton dengan kekuatan tinggi. Karena itu, kesesuaian mutunya harus dibuktikan melalui pengujian teknis seperti hammer test, core drill test maupun uji kuat tekan beton. Pembuktian secara ilmiah merupakan langkah yang tidak dapat dihindari,“ paparnya.
Kendati demikian , Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI) Soppeng, Afis, mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak hanya terpaku pada pemeriksaan administrasi, melainkan melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh dan independen terhadap kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Menurut Afis , proyek dengan nilai lebih dari Rp4,3 miliar tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi wajib mampu menunjukkan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi.
Ia menjelaskan , setiap rupiah yang berasal dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara nyata melalui hasil pekerjaan yang dapat diuji.
“Anggaran Rp4,3 miliar merupakan uang negara yang berasal dari rakyat. Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh hanya dinyatakan sesuai, tetapi harus dibuktikan. Item beton FC 30 MPa yang nilainya sekitar Rp1,2 miliar harus dipastikan melalui pengujian independen. Jangan sampai anggaran yang besar justru menghasilkan pekerjaan yang menyisakan keraguan mengenai mutu konstruksi. Proyek yang dibiayai negara wajib memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, bukan sekadar memenuhi administrasi di atas kertas,“ cetus Afis.
Afis juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek agar tidak menghindari pemeriksaan yang objektif.
Kata dia , keterbukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan anggaran negara, terlebih pada proyek infrastruktur yang akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat. Tidak boleh ada ruang bagi pembuktian yang setengah-setengah. Pemeriksaan teknis yang independen harus dilakukan agar kualitas pekerjaan benar-benar dapat diketahui secara jelas. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara tidak boleh meninggalkan keraguan mengenai kekuatan dan mutunya,“ sindirnya.
Hingga berita ini dimuat pada Selasa (16/6) , pihak pelaksana maupun pihak terkait lainnya belum dimintai keterangannya.
Akan tetapi , media Sorotanwarga.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Penulis: Sahril/Red*)
