Sorotanwarga.com, Soppeng - | Penanganan dugaan skandal anggaran di tubuh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng masih terus bergulir.
Hal itu disampaikan oleh Kasie Intel Kejari Soppeng, Nazamuddin, dalam keterangannya menyebut pihaknya masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami tetap menindaklanjuti setiap laporan yg ada, saat ini kami masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti, termasuk meminta hasil pemeriksaan BPK,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.
Sementara itu , ketua lembaga investigasi dan informasi korupsi (LIDIK), Gasali Makkaraka, menyebut penanganan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng dinilai stagnan dan tidak menunjukkan langkah konkret.
“Mana aksi pihak kejaksaan, jangan ulur-ulur waktu. Ini bukan perkara ringan. Ini soal integritas demokrasi dan uang negara!” sebutnya saat ditemui di sela diskusi terbuka di Jalan Samudera, Selasa (29/7).
Ia meminta agar penyidik benar-benar membedah laporan LPJ, aliran dana PPK dan PPS, serta membuka dugaan persekongkolan yang terjadi di balik pengelolaan anggaran KPUD.
“Kami menuntut transparansi penuh. Jangan biarkan ada celah rekayasa yang membusuk di balik laporan resmi. Periksa LPJ-nya secara detail!” ujar Gasali lantang.
“Sudah satu bulan lebih! Kalau tidak ada progres, publik akan menganggap ini pembiaran,” sambungnya.
Diketahui, ketua Lidik melaporkan, dugaan mark up alat peraga kampanye (APK), pengadaan barang yang tak wajar, hingga dugaan rekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh penyelenggara pemilu tingkat bawah (PPK dan PPS).
Sebagai dugaan , Kepala Sekretariat dan Bendahara KPUD disebut sebagai pihak kunci yang mengelola alur dana, yang menurut laporan, menjadi sumber masalah.
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
Kami menghargai setiap masukan demi jurnalisme yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
