Soppeng, Sorotanwarga.com - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di halaman Kantor Bupati Soppeng pada Jumat pagi (25/4).
Acara berlangsung khidmat dan penuh makna dengan mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan sambutan seragam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang secara tegas menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan antarlevel pemerintahan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi pilar utama dalam memperkuat pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Tito dalam sambutan yang dibacakan Ir. Selle.
Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga oleh kekayaan budaya serta potensi daerah.
Oleh karena itu, menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah adalah keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, visi nasional menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat, dengan masyarakat yang makmur dan berakhlak mulia.
Lebih jauh, dalam sambutan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa tema Hari Otonomi Daerah tahun ini menjadi refleksi atas pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
Upaya bersama harus diarahkan pada penguatan kapasitas daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
Menteri Tito juga menyampaikan tiga prioritas dalam memperkuat kapasitas daerah, yaitu:
Penguatan SDM Aparatur: Melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi, serta program beasiswa.
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah: Dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penganggaran berbasis kinerja, serta akses pembiayaan alternatif melalui kerjasama dengan sektor perbankan.
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola: Melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
“Kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan nasional harus dilandasi komitmen dan pemahaman bersama terhadap prioritas pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
(Red*)
