Sorotanwarga.com, Soppeng - Atmosfer politik di Kabupaten Soppeng kembali memanas. Kali ini , giliran Partai Golkar yang angkat bicara soal dugaan pelanggaran etika administrasi dalam pelaksanaan rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam konferensi pers yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Soppeng di Hark Cafe Malaka, Ketua DPD Golkar, H. Andi Kaswadi Razak, dengan tegas menyatakan ketidakhadiran fraksinya dalam rapat tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik politik yang dianggap manipulatif dan penuh siasat licik.
“Kami tidak hadir karena rapat ini cacat prosedural dan sarat akal-akalan,” kata Kaswadi dalam pernyataan terbukadihadapan beberapa wartawan, Minggu ,(22/6) malam.
Kaswadi mengungkap bahwa surat undangan rapat yang dikirim oleh Sekretaris Daerah kepada DPRD Soppeng tidak memenuhi syarat administratif.
Alih-alih ditandatangani oleh Bupati atau memiliki pelimpahan kewenangan resmi, surat tersebut hanya bermaterai atas nama pribadi Sekda.
Lebih mencurigakan , surat itu masuk pukul 14.00 WITA dan rapat dijadwalkan pada waktu yang sama, itu menunjukkan sebuah kejanggalan yang dinilai sebagai "penghinaan terhadap logika administratif."
“Kop surat pakai lambang negara, tapi dasar hukumnya nihil. Ini bukan negara hukum kalau surat bisa dipakai sembarangan,” bener Kaswadi menyindir.
Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti penandatanganan surat undangan rapat oleh Wakil Ketua II DPRD, padahal Wakil Ketua I hadir dan Ketua DPRD tengah menjalankan tugas luar kota.
“Kalau ini bukan manuver politik yang dipaksakan, lalu apa?” sindirnya kembali.
Di tengah gempuran kritik dari pihak-pihak yang justru berada di lingkar kekuasaan, Fraksi Golkar memilih sikap tegas: walk out dengan kepala tegak.
Kaswadi menilai kehadiran sejumlah anggota dewan dalam rapat tanpa surat tugas yang sah justru mencerminkan keinginan untuk "memuluskan sesuatu" di balik layar.
“Kami mencium ada agenda tersembunyi. Fraksi Golkar tidak akan ikut-ikutan main sandiwara,” pesan Kaswadi.
Lebih jauh , ia juga membalas keras komentar dari fraksi-fraksi lain yang mencoba mendikte atau menekan Fraksi Golkar secara terbuka.
“Sudahlah, urus fraksimu sendiri! Internal Golkar bukan ladang mainan fraksi lain,” tukasnya.
Golkar bahkan menuding RPJMD yang disusun terkesan tergesa-gesa dan tidak matang.
“Visi-misi tak konsisten, redaksi amburadul, bahkan janji kampanye bupati pun raib dari dokumen utama pembangunan lima tahun,” cetus Kaswadi.
Ia menekankan bahwa partainya tidak sekadar mengawal dari luar, tapi benar-benar menguliti substansi dokumen demi masa depan Soppeng.
Menurutnya, kritik bukan bentuk oposisi, melainkan kontrol sehat terhadap kekuasaan yang rentan disalahgunakan.
Menjawab isu tentang konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kaswadi membalikkan tudingan menjadi tamparan.
“Apa salahnya meminta kepastian hukum? Justru kalau tidak dikonsultasikan, kita sedang membiarkan pemerintah daerah terjebak dalam ruang abu-abu hukum,” tegasnya.
Kata Kaswadi , Golkar masih menahan diri untuk tidak menggulirkan hak interpelasi, walau dua kali pemerintah daerah mangkir dari rapat kerja DPRD.
“Kami menjaga komunikasi. Tapi kalau terus begini, bisa jadi kesabaran ini habis,” katanya mengingatkan.
Dalam penutup konferensi persnya, Andi Kaswadi memberikan sinyal keras kepada oknum-oknum yang coba mengacaukan internal Golkar dan merusak citra bupati dari dalam.
Ia menyebut adanya “pembisik” di sekitar bupati yang hanya memikirkan keuntungan pribadi.
“Kami tidak akan tinggal diam jika kepercayaan rakyat terhadap Golkar dirusak oleh aktor-aktor politik bayangan. Golkar itu bukan partai mainan!” tandasnya.
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
Kami menghargai setiap masukan demi jurnalisme yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
