Sorotanwarga.com, Soppeng - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng diperkirakan akan menyerahkan pengelolaan server pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
Kebijakan yang dinilai sangat riskan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred.
Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada media , Alfred menyebut rencana itu sebagai “tindakan ceroboh dan tidak termaafkan”, serta menilai keputusan tersebut bisa menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan data dan integritas pemerintahan.
“Kalau ini benar, maka Kominfo Soppeng sedang menggali kuburnya sendiri. Penyerahan server kepada pihak ketiga itu bisa menjadi pintu masuk kehancuran sistem informasi pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya , jika pengelolaan ini jatuh ke tangan pihak eksternal dan terjadi ketidaksesuaian atau sengketa pembayaran, maka konsekuensinya bisa fatal.
“Apa jadinya jika pemerintah gagal membayar? Bukan mustahil, data rahasia akan bocor,” cetusnya.
Alfred meminta , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut turun tangan memeriksa motif di balik wacana ini. Ia menduga ada potensi penyalahgunaan wewenang yang harus diusut hingga tuntas.
Ditegaskannya pula , bahwa langkah tersebut mencerminkan ketidakmampuan Diskominfo Soppeng dalam membangun kemandirian sistem digital yang aman dan berdaulat.
“Ini soal kepemimpinan yang gagal memahami nilai strategis data pemerintah dan memungkinkan adanya kongkalikong yang membahayakan rakyat,” geramnya, Sabtu, (7/6).
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
Kami menghargai setiap masukan demi jurnalisme yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
