Sorotanwarga.com, Soppeng - Aroma busuk dugaan permainan anggaran alias main licik kini mengarah ke tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng.
Hal itu karena , sejumlah insan pers mengaku bahwa telah terjadi praktik tidak sehat dalam distribusi anggaran media yang dinilai hanya berpihak kepada kalangan tertentu alias 'orang dalam'.
Berdasarkan pemberitaan akhir-akhir ini di beberapa media online telah memuat informasi mengenai dugaan manipulasi dan monopoli anggaran media oleh pihak Diskominfo Soppeng.
Praktik itu diduga melibatkan kongkalikong dengan kelompok tertentu, yang menyingkirkan media mitra yang selama ini telah lama bermitra.
Andi Baso Petta Karaeng, seorang jurnalis mengaku kecewa atas sikap Diskominfo yang tiba-tiba memutus kemitraan dengan berbagai media tanpa alasan yang jelas.
“Saya tidak ngerti kenapa semudah itu pihak Infokom mengecewakan banyak awak media, termasuk yang selama ini sudah bermitra. Tiba-tiba nama-nama media hilang dari daftar kemitraan tanpa kejelasan,” ungkapnya saat dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/6).
Andi Baso juga menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan mengindikasikan bahwa tindakan Diskominfo Soppeng tidak lepas dari tekanan internal birokrasi.
“Diduga kuat ada tekanan dari atasan mereka. Infokom bertingkah dengan alasan-alasan yang mengada-ada. Bahkan WA saya ke Bupati dan pihak Infokom belum juga dijawab hingga hari ini. Apakah Infokom sudah menjadi alat politik? Ini harus dijawab secara transparan,” pintanya.
Pernyataan juga datang dari Alfred, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN).
Ia mengecam keras dugaan praktik licik yang terjadi di tubuh Diskominfo dan menyebutkan bahwa anggaran negara tidak boleh dikelola semaunya.
”Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Alfred.
Alfred mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Soppeng, untuk segera turun tangan dan membuka penyelidikan resmi terkait dugaan ini.
“Kami mendesak Kejari Soppeng agar tidak tinggal diam. Ada indikasi kuat terjadi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai semangat transparansi. Ini soal etika pemerintahan dan penghinaan terhadap semangat kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UUD No. 40 Tahun 1999,” cetusnya.
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
Kami menghargai setiap masukan demi jurnalisme yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
