Sorotanwarga.com, Soppeng - Proyek rehabilitasi Kantor Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mendadak jadi buah bibir.
Bukan karena prestasi , melainkan karena bangunan yang baru saja rampung tahun pada anggaran 2024 itu kini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius.
Berdasarkan pantauan langsung awak media , pintu dan kusen kayu yang lapuk dibiarkan tanpa pergantian serta inding yang belum lama dicat sudah mulai mengelupas, memperlihatkan kualitas pengerjaan yang patut dipertanyakan.
Padahal diketahui , proyek yang dikerjakan oleh CV. AYA LAMUMPATUE ini menelan anggaran publik sebesar Rp345 juta.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred menilai proyek ini sarat kejanggalan dan mencerminkan buruknya pengawasan serta lemahnya integritas pelaksana proyek, termasuk tanggung jawab moral dari sang lurah.
”Ini soal akuntabilitas uang rakyat. Saya menduga kuat ada penyimpangan serius, dan lurah sebagai penanggung jawab wilayah tidak bisa cuci tangan begitu saja,” seunya , Jumat (13/6).
Ia menuding bahwa proyek ini tak ubahnya "panggung dagelan", yang hanya memperkaya oknum dan mengabaikan mutu serta dampaknya bagi pelayanan publik.
Bahkan , ia juga menyinggung keras aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Soppeng dan Inspektorat Daerah, yang dinilainya lamban dan cenderung tutup mata.
”Kalau APH tidak segera bertindak, jangan salahkan publik kalau menganggap ada kongkalikong di balik proyek ini. Kejaksaan dan Inspektorat harus segera turun, audit dan buka semua data. Jangan tunggu viral baru bergerak!” urainya.
Namun hingga berita ini ditulis , redaksi Sorotanwarga.com belum berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait.
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
Kami menghargai setiap masukan demi jurnalisme yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
