Iklan

P2SP SDN 88 Lonrong Jangan Cuma Nama , LPKN Singgung Potensi Pengendali Dana di Balik Proyek

Sahril
Kamis, 19 November 2026, November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T18:34:06Z

Ilustrasi


Sorotanwarga.com, Soppeng - P2SP SDN 88 Lonrong diminta tidak sekadar menjadi nama dalam administrasi pelaksanaan revitalisasi sekolah senilai Rp839.058.272. 


Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Kabupaten Soppeng mengingatkan adanya potensi pihak ketiga yang mengendalikan pekerjaan, pengadaan material, tenaga kerja hingga penggunaan dana di balik mekanisme swakelola.


Revitalisasi SDN 88 Lonrong, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, merupakan program pemerintah melalui bantuan revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp839.058.272 dengan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).


Ketua LPKN Kabupaten Soppeng, Alfred, meminta pengawasan tidak berhenti pada dokumen administrasi, tetapi memastikan pihak yang bertanggung jawab secara faktual dalam mengatur pekerjaan dan penggunaan anggaran.


Ia menekankan , mekanisme swakelola harus dapat dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan. 


Mulai dari pengadaan material, pengaturan tenaga kerja, pembayaran, hingga pengendalian anggaran perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan tanggung jawab panitia.



“Jangan sampai panitia hanya dijadikan nama dan tameng administrasi, sementara pengendalian pekerjaan, pengaturan material, tenaga kerja hingga penggunaan anggaran justru dikendalikan pihak lain demi keuntungan kelompok tertentu,” demikian penekanan LPKN.


Pernyataan tersebut mengarah pada pentingnya memastikan siapa yang mengambil keputusan dalam pelaksanaan revitalisasi, termasuk apabila terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan maupun pengaturan pekerjaan.


LPKN meminta keterlibatan pihak luar, jika ada, diperjelas peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya agar mekanisme swakelola tidak menyimpang dari ketentuan program.


LPKN juga mendesak instansi terkait, pengawas internal pemerintah, serta aparat penegak hukum (APH) melakukan pengawasan sejak tahap pelaksanaan, tanpa menunggu adanya laporan atau persoalan terlebih dahulu.


Pemeriksaan diminta mencakup kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan dan RAB, volume pekerjaan, kualitas material, pembayaran upah, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan dana bantuan.


“Uang negara harus kembali kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi keuntungan segelintir orang. Kami meminta seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini diawasi secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” tegas ketua LPKN.


Hingga berita ini ditulis , belum terdapat keterangan dari pihak P2SP maupun pihak sekolah mengenai mekanisme pengelolaan dana, pengadaan material, dan pengawasan pelaksanaan revitalisasi tersebut, Kamis (19/11).


(Editor: Sahril/Red*)

Komentar

Tampilkan

  • P2SP SDN 88 Lonrong Jangan Cuma Nama , LPKN Singgung Potensi Pengendali Dana di Balik Proyek
  • 0

Topik Populer

Iklan