Sorotanwarga.com, Soppeng - Dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Soppeng terus mencuat di sejumlah wilayah.
Bantuan pemerintah yang seharusnya diterima kelompok tani tanpa biaya justru diduga dibarengi permintaan uang dengan nominal puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh , Dugaan setoran itu terjadi dalam penyaluran bantuan Alsintan tahun 2025 di beberapa kecamatan di Soppeng. Nilainya disebut berbeda tergantung jenis alat yang diterima kelompok tani.
Di Kecamatan Marioriawa , sekitar 11 kelompok tani disebut menerima bantuan Alsintan.
Tetapi , dalam proses penyalurannya, kelompok tani diduga diminta menyerahkan sejumlah uang.
“Untuk traktor roda empat diduga diminta Rp50 juta, multifulkator Rp70 juta, sedangkan combine sampai Rp100 juta,” ungkap salah satu sumber kepada awak media.
Dugaan serupa disebut juga terjadi di Kecamatan Ganra, Donri-Donri hingga Liliriaja dan Desa Barang.
Sejumlah sumber juga menyebut adanya kelompok tani yang diduga menerima bantuan lebih dari satu kali serta adanya dugaan aliran fee ke pihak tertentu.
“Iye, bukan cuma di Marioriawa. Saya sering lihat langsung saat pengantaran barang. Ada kelompok yang disebut dapat bantuan lebih dari sekali. Saya juga dengar ada fee yang mengalir ke pihak tertentu dan ada oknum yang disebut ikut memfasilitasi,” kata sumber lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan setoran dalam penyaluran bantuan Alsintan membuat program bantuan pertanian di Soppeng dinilai amburadul.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara, Alfred, meminta aparat penegak hukum segera membereskan dugaan permainan dalam distribusi bantuan Alsintan tersebut dan tidak membiarkannya terus berjalan.
“Jangan lagi pakai istilah bantuan kalau kelompok tani masih diminta setor uang. Itu sudah merusak tujuan bantuan pemerintah. APH harus beres-beres di Soppeng, periksa semua yang disebut, telusuri aliran fee-nya dan bongkar siapa yang bermain di belakang bantuan Alsintan ini,” ucap Alfred, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, dugaan pungutan dengan nominal besar dalam bantuan pertanian tidak bisa dianggap hal biasa karena menyangkut anggaran negara dan nasib petani.
“Petani butuh alat untuk bekerja di sawah, bukan dibebani setoran puluhan sampai ratusan juta rupiah. Bantuan negara jangan berubah jadi tempat cari uang oleh oknum tertentu. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pilih kasih,” kuncinya.
Hingga berita ini disiarkan , pihak terkait maupun aparat penegak hukum belum dimintai tanggapannya terkait dugaan fee bantuan Alsintan tersebut.
(Penulis: Sahril/Red*)
