Sorotanwarga.com, Soppeng - Anggaran publik di DPRD Soppeng mencuat dugaan pola “kucing-kucingan” dalam distribusi iklan Hari Jadi Soppeng tahun anggaran 2026.
Penyaluran yang semestinya berjalan terbuka justru dituding berlangsung dalam ruang tertutup , tanpa mekanisme yang bisa diakses secara setara oleh seluruh insan pers.
Sejumlah wartawan lokal mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi, tidak dilibatkan dalam kerja sama publikasi, bahkan tidak mengetahui adanya peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibiayai dari keuangan daerah.
Menanggapi hal itu , ketua umum LPKN , Alfred, menilai pengelolaan anggaran semacam ini tidak mencerminkan prinsip tata kelola yang semestinya dijalankan oleh lembaga daerah.
“Anggaran iklan itu berasal dari keuangan daerah. Tidak bisa diperlakukan seperti ruang terbatas. Harus terbuka, terukur, dan memberi kesempatan yang sama,” Katanya.
Ia mengingatkan , bahwa pola distribusi yang tidak terbuka berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran.
“Ketika hanya pihak tertentu yang dilibatkan tanpa dasar yang jelas, maka hal itu berpotensi mengarah pada pengaturan yang tidak sehat. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” jelasnya, Selasa (24/03).
Hingga berita ini dipublikasikan , belum terdapat keterangan resmi dari pihak sekretariat DPRD Soppeng terkait dugaan tersebut.
(Penulis: Sahril/Red)*
