Sorotanwarga.com, Soppeng - Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menuai pertanyaan publik terkait konsistensi komitmen terhadap efisiensi anggaran.
Di tengah dorongan penghematan belanja daerah yang digaungkan , langkah Pemkab Soppeng dinilai bertolak belakang.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, angkat bicara dan meminta kejelasan dari pemerintah daerah.
“Pemkab Soppeng harus jujur kepada publik. Ini soal urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Kalau hanya demi eksistensi birokrasi, itu pemborosan uang rakyat,” kata Alfred, Minggu (1/6).
Ia menilai , tanpa transparansi dalam penggunaan anggaran, keikutsertaan dalam forum seperti APKASI berpotensi menjadi ajang seremonial semata.
Alfred meminta Pemkab Soppeng membuka data anggaran yang digunakan serta jumlah dan posisi peserta yang dikirim.
“Berapa anggaran yang dihabiskan? Siapa saja yang ikut? Apa dampaknya untuk masyarakat? Kalau tidak ada hasil konkret, maka ini hanya pembenaran kegiatan simbolik yang tidak produktif,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berpihak pada kebutuhan langsung rakyat, bukan pada aktivitas yang sekadar formalitas.
“Jangan bicara efisiensi kalau masih membiayai kegiatan yang manfaatnya tidak jelas. Setiap rupiah dari APBD harus punya asas manfaat yang konkret,” terangnya.
Hingga berita ini ditulis , redaksi belum mengkonfirmasi Pemkab Soppeng mengenai rincian pembiayaan dan alasan strategis keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.
(Penulis: Sahril/Red*)
Catatan Redaksi:
Media SorotanWarga.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp: 085242898334.
